Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Hindari Perbuatan yang Timbulkan Kebencian

Kompas.com - 29/10/2013, 18:05 WIB
Ferry Santoso,
Ingki Rinaldi

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri yang baru, Komisaris Jenderal Sutarman, mengatakan, jajaran aparat kepolisian harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian. Selain itu, aparat kepolisian juga perlu menguatkan integritas personel.

”Saya meminta dan memerintahkan hindari perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian,” kata Sutarman dalam acara serah terima jabatan Kapolri dari Jenderal Timur Pradopo kepada Komisaris Jenderal Sutarman di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (29/10). Acara itu mengambil tema ”Soliditas dan Dedikasimu Kuteruskan untuk Menghadapi Tuntutan Tugas”.

Menurut Sutarman, jika aparat kepolisian memiliki komitmen yang kuat dan soliditas dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, Polri akan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Terkait dengan Pemilu 2014, Sutarman juga meminta jajaran Polri bersikap netral dalam semua tahapan pemilu. Ia menambahkan, misi yang akan diterapkan adalah menjadikan polisi sebagai penolong masyarakat.

Dalam sambutannya, Timur Pradopo mengungkapkan, selama kepemimpinannya, salah satu fokus yang ditekankan adalah perlunya pengelolaan situasi keamanan dan lingkungan, khususnya terkait dengan konflik pemilu kepala daerah.

Timur menambahkan, masih ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Kapolri yang baru. Misalnya, upaya peningkatan kesejahteraan personel Polri. Masyarakat juga belum sepenuhnya tersentuh oleh pelayanan Polri, termasuk perilaku aparat kepolisian yang mencederai masyarakat.

Timur menambahkan, beberapa kejahatan, seperti terorisme, narkotika, dan korupsi, tetap harus menjadi prioritas Polri ke depan.
Ubah Karakter

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, salah satu tantangan Komjen Sutarman seusai dilantik sebagai Kapolri ialah mengubah karakter polisi Indonesia. Tantangan berat itu menyusul relatif buruknya mekanisme perekrutan dan keputusan penugasan yang tidak didasarkan pada merit system dengan keharusan menempatkan orang-orang terbaik.

”Ini sudah jadi karakter polisi, kalau menghadapi uang dan kekuasaan cenderung tidak berdaya, takut, serta tidak transparan. Tapi, ketika menghadapi orang yang tidak punya uang dan kekuasaan, mereka sangat profesional,” kata Neta. Ia mencontohkan dalam penanganan kasus perusakan properti milik pengusaha Adiguna Sutowo yang bertele-tele.

Selain itu, kemampuan polisi di jajaran bawah, kata Neta, juga masih sangat lemah. Hal itu tecermin dari tidak pro-aktifnya sebagian di antara mereka dalam upaya mengungkap kasus-kasus tertentu.

”Ini menyebabkan satu atau dua orang anggota masyarakat terluka atau bahkan terbunuh. Ini membuktikan jajaran terbawah di kepolisian tidak terlatih dan tidak peka,” ujar Neta.

Sementara di sisi lain, anggota polisi di tingkatan bawah juga mesti menghadapi permusuhan dari sebagian masyarakat yang ditandai dengan peristiwa pembakaran markas atau pos polisi. Bahkan, pada sejumlah kasus, terjadi pengeroyokan hingga penembakan misterius terhadap sejumlah polisi.

Ia mengatakan, dugaan praktik mafia pendidikan serta mafia jabatan juga masih cukup banyak terjadi di dalam institusi tersebut. ”Bahkan, pekan lalu ada info ketika ada polisi mengikuti pendidikan dari bintara ke jenjang pendidikan calon perwira itu mesti dikenakan pungutan,” ujar Pane.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com