Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim SBY soal Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

Kompas.com - 28/10/2013, 11:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemberantasan korupsi yang berjalan baik di pemerintahannya dipertanyakan. Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai klaim tersebut belum sah jika SBY belum dapat mengungkap dan memublikasikan sosok Bunda Putri kepada masyarakat.

"Jika dalam kapasitasnya sebagai Presiden, SBY belum bisa mendorong penegak hukum menghadirkan Bunda Putri untuk klarifikasi, maka klaim itu patut dipertanyakan, harus didukung bukti," kata Bambang, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (28/10/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, perhatian masyarakat terhadap isu-isu korupsi saat ini tidak hanya terfokus pada kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politisi dari berbagai partai politik. Akan tetapi, kata Bambang, masyarakat juga menyoroti kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum di jajaran pemerintahan.

Bambang menyebutkan, kasus korupsi yang terus disorot oleh masyarakat adalah skandal Bank Century, proyek Hambalang, SKK Migas, dan lainnya. Ditambah lagi, kasus dugaan korupsi dalam penetapan kuota impor daging sapi yang menyeret nama sejumlah tokoh penting dan memunculkan nama-nama yang belum diungkap, seperti Bunda Putri dan Sengman.

Bagi Bambang, kasus suap impor daging sapi adalah tindak pidana korupsi dengan modus kartel. Menurutnya, Bunda Putri dan Sengman adalah pihak yang diduga terkait kartel tersebut, bahkan disebutkan bahwa Bunda Putri dapat memengaruhi Presiden dan kabinetnya.  

"Kalau Bunda Putri terus dibiarkan menjadi misteri, klaim SBY itu menjadi tidak bermakna. Sebab, publik menilai pemerintahan SBY terlalu lemah sehingga tidak berani menghadirkan Bunda Putri," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan kinerjanya selama sembilan tahun menjadi Presiden. SBY merasa sudah memberikan bukti, bukan hanya sekadar janji.

SBY mengatakan, berbagai program prorakyat pemerintah terbukti menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan angka kesejahteraan rakyat. SBY juga membanggakan penghormatan pada HAM dan demokrasi, stabilitas ekonomi, pemberantasan korupsi, pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan, hingga perannya di dunia internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com