Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Korupsi Wawan Ditelusuri di Tangsel

Kompas.com - 24/10/2013, 08:51 WIB

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen dari kompleks Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan dinas kesehatan setempat. KPK memeriksa sejumlah kantor di Tangsel untuk menelusuri jejak kasus-kasus dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Tangsel.

”Dokumen terkait dinas-dinas yang ada di Tangsel,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangsel Dedi Rafidi saat ditanya soal kedatangan tim penyelidik KPK ke Tangsel, Rabu (23/10).

Pemeriksaan sejumlah kantor itu dilakukan Selasa (22/10/2013). Tim penyelidik KPK memeriksa kompleks kantor wali kota di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Istri Wawan, Airin Rachmi Diany, adalah Wali Kota Tangsel. Saat ditanya wartawan, Airin yang hadir di sebuah acara di Babakan, Setu, bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, menolak berkomentar soal penyitaan dokumen itu.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang dilakukan tim penyelidik KPK di Tangsel merupakan penelusuran lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersangka yang ditetapkan KPK.

”KPK melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan penelusuran lebih lanjut berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang sudah ditetapkan KPK,” kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Menurut Deputi Penindakan KPK Warih Sadono, proses yang berlangsung di Tangsel masih dalam tahap penyelidikan. Warih mengatakan, di Tangsel, KPK tidak melakukan penggeledahan.

”Enggak geledah, tetapi penyelidikan,” katanya.

Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan KPK telah dibawa dari Tangsel. Dokumen-dokumen itu akan dicocokkan dengan temuan KPK ketika menggeledah rumah dan kantor Wawan.


”Terkait dengan penyelidikan pengadaan alat kesehatan di Tangsel tahun anggaran 2010 sampai 2012,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Sejak Wawan ditangkap, KPK menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat. ”Ada beberapa laporan yang masuk ke pengaduan masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal lain,” katanya.

Di Serang, Banten, desakan menuntut Ratu Atut Chosiyah mundur menguat. Puluhan mahasiswa dan aktivis yang berunjuk rasa di depan pendapa Gubernur Banten, Rabu, menilai Ratu Atut gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Banten. Unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa memasuki rumah dinas Atut yang dijaga puluhan polisi dan personel satuan polisi pamong praja.

Saat dikonfirmasi kian maraknya unjuk rasa menuntut Gubernur Banten mundur, juru bicara Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan, menyatakan, dirinya untuk sementara tidak menjalani tugas sebagai juru bicara yang bersangkutan.

”Saya lagi off,” ujarnya melalui pesan singkat. (BIL/RAY/GRE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com