Bawaslu Akan Cek DPT sebelum Ditetapkan

"Kesepakatan, nanti, Bawaslu dan KPU akan mengecek semua, juga dengan Bawaslu provinsi dan KPU provinsi. Kami akan gunakan instrumen-instrumen yang ada," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, usai rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/10/2013) dini hari.

Ia mengatakan, pengecekan akan dilakukan berdasarkan logika-logika demografi di setiap kabupaten/kota. Salah satu unsur yang akan dicek adalah potensi ketidakwajaran prosentase antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk.

"Kami akan cek per kabupaten/kota itu apakah ada ketidakwajaran prosentase atau komposisi jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Besok akan kami lihat itu dengan menggunakan sistem informasi," kata Nelson.

Dari pengawasan yang sudah sempat dilakukan, kata Nelson, memang ditemukan komposisi yang tidak wajar antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Dia mengatakan, data KPU di beberapa kabupaten menunjukkan jumlah pemilih lebih dari 80 persen jumlah penduduk.

"Di Jawa Timur bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Yang wajar itu memang sekitar 70 persen jumlah pemilih dibanding penduduk," ujar Nelson.

Dia mengatakan, kecepatan proses pengawasan yang dilakukan pihaknya selama ini memang tidak mampu menyamai kecepatan pemutakhiran data yang dilakukan KPU. Karena itu, ujar dia, menjelang penetapan DPT, Bawaslu akan kembali mengecek data yang akan dirilis KPU.

"Ibarat siaran televisi, data KPU live, jalan terus, sedangkan kami kan tunda. Bisa jadi apa yang kami cek sekarang sudah diperbaiki. Tapi kami belum memastikan apakah data terakhir ini sudah pasti akurat. Itu yang akan kami kerjakan. Memastikan perlu ada penelusuran ulang atau datanya sudah baik," lanjutnya.

Ia mengatakan, sikap Bawaslu terhadap DPT KPU akan ditentukan usai pengecekan terakhir itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, penemian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan ada jumlah pemilih di beberapa provinsi yang digelembungkan. Misalnya, kata dia, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau jumlah pemilih sampai di atas jumlah penduduk itu namanya (KPU) menggelembungkan data. Itu di kantong-kantong suara kami (PDI-P) pula," kata dia.

Oleh karena itu, Arif meminta KPU menunda penetapan DPT hingga data yang akan ditetapkan dipastikan bersih.

"Mereka (KPU) mesti bekerja keras untuk merapikan ini sampai ada daftar pemilih yang akurat tidak lebih dari dua minggu. Apa beratnya? Lebih baik menjamin hak konstitusional itu terjamin ketimbang menjaga prosedur yang akhirnya akan menjadi masalah terjaminnya hak konstitusional warga negara," ujar Arif.