Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bumerang, Serangan Nurhayati terhadap Jokowi

Kompas.com - 22/10/2013, 18:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai bahwa serangan yang dilayangkan Partai Demokrat melalui ketua fraksinya, Nurhayati Ali Assegaf, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi bumerang. Serangan tersebut justru bisa berbalik kepada Nurhayati dan Partai Demokrat.

"Hati-hati, nanti justru masyarakat sendiri yang akan balik menyerang," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Hal tersebut, menurut Hamdi, bisa terjadi karena Jokowi dicintai dan didukung oleh rakyat. Oleh karenanya, jika ia diserang oleh pihak lain, maka masyarakat akan ikut bersuara, apalagi jika serangan tersebut dilayangkan terkait kepentingan politik tertentu.

"Serangan Nurhayati ini juga saya rasa tidak beralasan dan penuh kepentingan," lanjut Hamdi.

Hamdi menambahkan, masyarakat saat ini juga tidak bodoh. Masyarakat tidak akan memercayai begitu saja suatu kritik yang dilemparkan. Menurut Hamdi, masyarakat dapat mengetahui jika terdapat sesuatu yang ganjil.

Hamdi mencontohkan serangan yang dilakukan oleh Amien Rais beberapa waktu lalu. Menurutnya, serangan tersebut sarat kepentingan politik dan tidak dilengkapi dengan data yang nyata.

"Akibatnya, Amien Rais yang diserang oleh publik," ujar Hamdi.

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego. Dia menilai, serangan yang diarahkan Nurhayati kepada Jokowi tidak terukur dan hanya sekadar emosi. Kritik seperti itu, menurut Indria, akan membuat rakyat bertanya-tanya dan bisa balik menyerang.

"Jadi sebenarnya di zaman terbuka seperti ini, siapa pun bisa melontarkan kritiknya. Tapi pertanyaannya, apakah itu terukur atau tidak?" kata Indria.

Seperti diberitakan, awalnya, Nurhayati menilai bahwa mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo (Foke), turut berjasa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Keesokan harinya, Nurhayati menyatakan ada 1.000 rumah yang terbakar dalam satu tahun pemerintahan Jokowi. Terakhir, Nurhayati tak lagi hanya mengkritik berkaitan satu tahun kinerja Jokowi, tetapi melebar pada kebijakan mobil murah dan Esemka.

Jokowi digadang-gadang menjadi calon presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P memikirkan masak-masak tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.

"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga memiliki komitmen, jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com