Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinkes Tangsel Serahkan Data yang Diminta KPK

Kompas.com - 22/10/2013, 16:51 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang M Epid mengaku, pihaknya telah menyerahkan data yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangsel tahun anggaran 2010-2012. Namun, Dadang enggan menjelaskan data atau dokumen apa saja yang dimaksud.

"Mereka minta data dan kami sudah penuhi," ujar Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Dadang M Epid, melalui pesan singkat pada Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Juru Bicara KPK Johan Budi juga mengatakan, kedatangan KPK ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel untuk meminta keterangan dan dokumen pada sejumlah pihak Dinkes.

Informasi yang diperoleh Kompas.com, sekitar pukul 11.00 WIB, petugas KPK menyambangi kantor Dinas Kesehatan Tangsel di kompleks perkantoran Witana Harja, Pamulang. Mereka datang menggunakan tiga mobil. Di kantor Dinkes, para petugas terlihat keluar masuk gedung.

Saat keluar gedung, salah satu petugas terlihat membawa amplop merah yang belum diketahui isinya. Mobil KPK juga terlihat keluar masuk kompleks Dinkes. Tidak ada komentar yang disampaikan para petugas KPK kepada wartawan. Mereka tampak tidak mengenakan rompi KPK, namun terlihat menutupi wajahnya dengan mengenakan masker. Hingga saat ini petugas KPK masih berada di kantor Dinkes. Informasinya, petugas KPK juga mendatangi kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di Setu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com