4,5 Juta WNI di Luar Negeri Terancam Tak Dapat Memilih

"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih, karena KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) hanya mencatat 1,9 orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujarnya.

Ia mengatakan, mustahil bagi KPU dapat menemukan jutaan orang hanya dalam satu hari dan mencatatnya dalam DPTLN. Pasalnya, penetapan DPT dilaksanakan Rabu (23/10/2013). Dikatakannya, 6,5 juta orang WNI yang tercatat di datanya diperoleh dari data dinamis, yaitu data penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), data pengiriman uang, dan data kasus yang didokumentasikan oleh Migrant Care.

"Termasuk dalam legalisasi di berbagai KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujar Anis.

Dia menilai, pemerintah telah melanggar hak konstitusional WNI di luar negeri.

"Padahal, tahun lalu, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Buruh Migran yang salah satu pasalnya berisi negara wajib menjamin buruh migran untuk menjalani hak politiknya," katanya.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPTLN sebanyak 2.003.278 orang WNI. Data itu disisir dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Luar Negeri. Pemilih tersebut tercatat dalam 130 kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Seperti halnya di dalam negeri, KPU juga melakukan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2014. Pemutakhiran dilakukan PPLN. Dibandingkan Daftar Pemilih Sementara Luar Nergeri (DPSLN), DPTLN mengalami peningkatan. Sebelumnya, KPU menetapkan DPSLN sebanyak 1,5 juta pemilih.