Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Konstitusi Maria Farida: Ada Pelanggaran HAM di Pilkada Lebak

Kompas.com - 11/10/2013, 01:40 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, ada unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten. Meski demikian, hasil pilkada itu tidak dapat dibatalkan.

"(Hakim) panel merasa ada satu pelanggaran HAM di mana pihak terkait di beberapa tempat selalu menyebut jangan pilih orang dari Kanekes (desa di Banten). Padahal, di dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh ada kampanye yang menyinggung ras," ujar Maria di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/10/2013).

Namun, lanjut Maria, indikasi pelanggaran HAM tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menganulir putusan MK terhadap sengketa Pilkada Lebak. "Kalau ditinjau boleh, eksaminasi boleh, tapi tidak (bisa kalau) membatalkan putusan yang telah diambil," papar dia.

Kehadiran Maria pada Kamis malam di MK berhubungan dengan pemeriksaan Majelis Kehormatan MK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Pada Kamis malam, majelis memeriksa Maria dan Anwar Usman.

Maria dan Anwar adalah hakim konstitusi yang pernah satu panel dengan Akil dalam menangani perkara di MK. Perkara yang mereka tangani adalah sengketa hasil Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak di Banten. Dua sengketa hasil pilkada itu diduga terkait dengan dugaan penerimaan suap yang menjerat Akil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com