Peserta Pemilu Tak Boleh Kampanye di Media Sosial

"(Media sosial) termasuk dalam media massa online. Undang-Undang (Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) dan PKPU (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Legislatitf) sudah mengatur, kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye melalui media masa cetak, online, dan elktronik. Hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang," tegas Komisioner KPU Arif Budiman saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Dia mengatakan, pemberian sanksi bagi peserta pemilu yang sudah menggunakan media tersebut tergantung pada penilaian dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dikatakannya, jika Bawaslu merekomendasikan ada pelanggaran administrasi dalam penggunaan media sosial untuk kampanye, maka KPU yang akan menindak.

Sedangkan, lanjutnya, jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu akan meneruskannya kepada kepolisian dan kejaksaan. "(Dugaan pelanggaran) itu akan dikaji dulu. Bawaslu akan memutuskan apakah ada pelangaran administratif atau pidana," lanjut mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Di sisi lain, Bawaslu menyesalkan KPU di beberapa daerah tidak menertibkan alat peraga yang melanggar peraturan KPU (PKPU). Padahal, Bawaslu di beberapa daerah sudah merekomendasikan penertiban.

"Di beberapa daerah sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi KPU tidak menindaklanjuti. Mungkin karena dia (KPU) tidak tahu kewenangan," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa.

Penelusuran Kompas.com, beberapa parpol dan caleg sudah mulai mencuri start melakukan kampanye melalui media sosial. Di laman Twitter dan Facebook ditemukan beberapa akun milik parpol dan caleg yang membubuhkan nama papol pengusung, nomor urut ,dan daerah pemilihan (dapil) pencalonan.

Adapula akun atas nama relawan caleg tertentu. Sebut saja di antaranya Mahalinda Napitupulu dari Partai Golkar atau Andry Arief Bulu dari Partai Demokrat.