"Koruptor Pantasnya Dihukum Mati Saja"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (2/10/2013) malam, pemberitaan media massa dan perhatian publik mengarah pada peristiwa tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (kini nonaktif) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan atas dugaan menerima suap terkait dua sengketa pilkada yang tengah ditangani MK.

Peristiwa ini sangat mengejutkan. Selama ini, MK dikenal sebagai lembaga yang bersih dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kini, harga diri MK seakan jatuh terjerembab yang mengikis kepercayaan publik.

Masyarakat pun geram sekaligus muak melihat perilaku para petinggi negeri yang dinilai tidak memiliki integritas. Rizal (37), salah seorang pedagang ketoprak keliling di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berpendapat, seharusnya para koruptor dijatuhi hukuman mati.

"Pantasnya mereka dihukum mati saja seperti di China," katanya, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Menurut pria asal Tegal tersebut, hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga para pejabat negara lainnya tidak berani melakukan korupsi. Ia pun mengeluhkan hukuman tak sepadan yang diberikan kepada pejabat yang melakukan korupsi.

"Tapi, lihat saja mereka cepat banget keluar (penjara), ya enggak bakalan kapok," ucapnya.

Senada dengan Rizal, Supriyatna (58), salah seorang penjaga mushala di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, juga berpendapat sama. Hukum seberat-beratnya untuk koruptor, termasuk hukuman mati. Supri mengaku mengikuti perkembangan berita politik, baik melalui koran maupun televisi, termasuk penangkapan Akil Mochtar.

"Setiap baca berita, isinya kebanyakan (kasus) korupsi. Saya pikir seperti Pak Jimly (mantan Ketua MK) bilang, Akil Mochtar dihukum mati saja," katanya.

Hukuman mati, menurutnya, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan pendapatan yang besar, pejabat negara seharusnya sudah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa korupsi.

"Ya biar adil. Masak maling ayam digebukin, koruptor yang merugikan masyarakat enggak dapat hukuman berat," keluhnya.

Ahmad (24), pedagang tahu sumedang, dan Slamet (35), penjual layang-layang, juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, hukuman mati pantas diberikan kepada pejabat korup.

"Tapi, enggak semua koruptor dihukum mati. Ada batasnya. Misalnya, korupsi berapa miliar baru dihukum mati," ujar Ahmad.