Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma: Kalau Tak Didukung, Ngapain Saya Capek-capek?

Kompas.com - 05/10/2013, 19:40 WIB
Kontributor Garut, Syahrul Munir

Penulis


GARUT, KOMPAS.com - Raja dangdut Rhoma Irama tidak merisaukan dua faksi di tubuh PKB dalam mengusung calon presiden 2014. Namun ia yakin DPP PKB pada akhirnya akan memilih dirinya sebagai capres dari partai berlambang bola dunia itu.

"Yang pasti DPP sudah komitmen sama saya. Bahwa ada dua faksionalisme dipartai itu biasa. (Saya) optimis didukung 100 persen oleh PKB, kalau tidak optimis ngapain capek-capek," kata Rhoma, saat ditemui di hotel Sumber Alam Cipanas, Garut, Sabtu (5/10/2013) siang.

Rhoma Irama selama dua hari menggelar Tabligh Akbar di Garut bersama ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Dimulai pada jumat malam kemarin di Alun-alun Garut dan Sabtu ini didua lokasi yakni, Lapangan Karangpawitan pukul 10.00 WIB dan di Lapangan Jayabakti Kadungora pukul 13.00 WIB.

Mengenai kegiatan itu, Rhoma buru-buru menjelaskan bahwa Tabligh Akbar merupakan kebiasaan lamanya dan bukan semata-mata upayanya mendekati konstituen jelang pilpres 2014.

"Untuk mencapai parliamentary treashold kita dipicu untuk memenangkan partai pengusung. Salah satunya dengan sosialisasi kultural seperti ini. Tabligh Akbar ini sebenarnya kebiasaan Rhoma sejak lama," ujarnya.

Sementara itu keterangan sedikit berbeda disampaikan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, bahwa partainya belum final menentukan calon presiden yang bakal diusung dalam Pilpres 2014.

"Dua-duanya (Mahfud dan Rhoma) kita lempar ke publik. (Kita lihat) siapa yang paling laku," kata Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com