Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, Ujilah Calon Kapolri secara Serius!

Kompas.com - 04/10/2013, 16:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta DPR benar-benar melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon kapolri Komjen Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. DPR harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik sehingga nantinya calon pengganti Timur Pradopo merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu.

"Mereka (DPR) harus menggali secara dalam karena polisi itu masih banyak problemnya," kata Bambang kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2013).

Ia pun mengkritisi pernyataan Timur bahwa Sutarman merupakan calon kapolri terbaik. Untuk diketahui, Timur mengajukan empat calon pengganti dirinya kepada SBY. "DPR harus dapat membuktikan jika memang Sutarman yang terbaik. Hasil fit and proper test itu harus diumumkan kepada masyarakat sebelum Sutarman disahkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan yang harus dilakukan DPR meliputi pengecekan terhadap perjalanan karier Sutarman. Penelusuran itu meliputi integritas, moral, independensi, dan tingkat profesionalitas Sutarman. Bahkan, katanya, DPR juga harus memeriksa karier Sutarman selama menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

"Memang selama ini belum terlihat ada indikasi negatif, seperti terlibat kasus korupsi. Tetapi, hal itu masih kurang. DPR juga perlu mengkaji kemampuan manajemen dan program kerja yang akan disiapkan Sutarman untuk perkembangan Polri ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman sebagai calon kapolri. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014. Sedianya, Timur baru akan pensiun pada Januari 2014.

Berbagai pihak mengkritik usulan Presiden itu. Selain terkait sikap Sutarman yang pasang badan ketika konflik dengan KPK, penanganan beberapa kasus mandek di Bareskrim. Contohnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor, dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com