Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Karena Mesin Cuci, Perempuan Makin Aktif di Politik

Kompas.com - 30/09/2013, 00:38 WIB


KOMPAS.com
 — Kaum perempuan semakin besar perannya di bidang sosial dan politik karena didukung perkembangan teknologi, pendidikan, dan peraturan yang membuka kesempatan tersebut.

Demikian menurut mantan wakil presiden Jusuf Kalla saat menjadi keynote speaker dalam acara Pembekalan dan Perencanaan Kampanye Politik Menghadapi Pemilu 2014 bertajuk "Menang Bersama Perempuan" di Depok, Jawa Barat, Minggu (29/9/2013).

"Jadi kini perempuan makin berperan karena teknologi, karena mesin cuci, rice cooker, microwave, dan kulkas. Juga hadirnya supermarket," kata JK dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menurut Ketua Palang Merah Indonesia itu, perempuan zaman dulu habis waktunya untuk mencuci, memasak, dan belanja.

“Sekarang berbeda. Pekerjaan rumah itu hanya sebentar saja. Sekarang Anda-anda belanja sore setelah kerja, cukup seminggu sekali,” ujar JK disambut tawa hadirin yang di antaranya caleg perempuan.

Akibat situasi tersebut, lanjut JK, kepentingan perempuan makin besar, antara lain keinginan terlibat dalam banyak hal termasuk dalam bidang sosial dan politik.

Apalagi didorong kesempatan perempuan dalam menempuh pendidikan, dan peraturan yang menempatkan perempuan untuk mendapat kesempatan luas. Hal tersebut mendorong peran perempuan di publik makin besar.

"Belum lama saya ikut hadir di wisuda UI. Saya lihat, dari 8.000 wisudawan, 60 persen wanita, 1.500 cum laude, 70 persennya ternyata perempuan," urai JK.

"Indonesia tidak terlalu tertinggal. Kita bahkan unggul dibanding Amerika. Anggota kongres Amerika itu 17 persen perempuan, di Indonesia 18 persen. Senat di Amerika 20 persen perempuan sementara di Indonesia 28 persen," kata JK.

"Menteri perempuan kita ada 4, sementara Australia cuma punya 1. Tapi soal gubernur, kita kalah dari Amerika. Gubernur perempuan hanya 1 di Indonesia dari 35 provinsi. Di Amerika ada 6 gubernur perempuan dari 50 negara bagian," tambah JK.

Namun, menurut JK, untuk menjadi wakil rakyat di DPR, seorang perempuan bisa terpilih karena performa dan harapan yang diberikan. Orang terpilih perlu modal sosial bukan hanya spanduk. Modal sosial itu, kata JK, adalah peran perempuan di kegiatan-kegiatan sosial misalnya di posyandu, pesantren, dan lainnya. Seorang caleg perempuan harus mengabdi kepada masyarakat sehingga dikenal dengan baik.

"Uang perlu, tapi tak mutlak. Buktinya tak semua orang kaya terpilih. Justru trennya money politic makin tak populer," tandas JK. "Seperti Jokowi. Ia terpilih bukan karena spanduk, tapi modal sosial yang kuat."

JK juga berpesan bahwa saat ini orang makin percaya terhadap personal orang yang akan dipilih ketimbang partai apa yang ia wakili.

"Orang menilai dua hal, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Orang akan memilih dari selisih positif dan negatif itu. Orang menilai pribadi bukan partai. Lagi pula, perbedaan antara partai nasionalis dan religius makin tipis," kata JK.

JK melanjutkan bahwa menjadi pribadi yang jujur itu penting sekali. Namun, konsep jujur yang benar juga perlu diketahui.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com