Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Ketua Komisi III Bukan Levelnya Ruhut

Kompas.com - 27/09/2013, 18:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, turut bersuara soal penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Anas, Ruhut tak layak menjadi pimpinan komisi yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan itu. Apa alasannya?

"Kalau menurut saya, Bang Ruhut itu levelnya lebih tinggi dari ketua komisi. Pengalaman lawyer kan 30 tahun, bisa dinominasikan (jadi) jaksa agung," kata Anas saat dijumpai di Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Anas melanjutkan, banyaknya pandangan dan penilaian mengenai keputusan Fraksi Partai Demokrat yang menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika dianggapnya sangat wajar. Akan tetapi, ia berkali-kali menyampaikan bahwa jabatan ketua Komisi III bukan level seorang Ruhut Sitompul.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul

Saat ditanya mengenai kader Partai Demokrat di DPR yang dinilai layak menjadi ketua Komisi III, Anas mengaku mengantongi beberapa nama. Namun, Anas tak bersedia mengungkapkannya karena dianggap tak etis.

"Tentu saya punya pandangan tapi tak etis menyebut nama," tandasnya.

Penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III diprotes oleh sejumlah fraksi seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap untuk memimpin komisi itu.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sjarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, lalu memperkirakan bahwa Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III dan rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat.

Seusai memimpin jalannya lobi, Priyo kembali memimpin rapat yang ditunda selama beberapa menit. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa suasana lobi fraksi jauh lebih dingin, berbanding terbalik dengan suasana dalam rapat.

Priyo menyampaikan, selanjutnya, ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk kaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com