Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trauma dengan Pemilu 2009, PDI-P Inginkan Kapolri yang Netral

Kompas.com - 27/09/2013, 14:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai sosok Kapolri yang terpilih nantinya harus menjaga netralitas. Eva menuturkan partainya sempat mempunyai fobia dalam Pemilu 2009 lalu di mana Kapolri dianggap membela partai penguasa.

"Kalau PDI-P inginnya yang netral, karena kami fobia dulu di Pemilu 2009, Polri lebih condong ke Demokrat," ujar Eva di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2013).

Eva menuturkan, Kapolri terpilih nantinya juga harus menjaga ketegasan dan mampu memperbaiki internal Polri. Eva mengatakan fraksi PDI Perjuangan tak mempersoalkan nama-nama yang kini digadang menjadi calon Kapolri.

KOMPAS/Raditya Helabumi Eva Sundari, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P

"Jadi siapa pun yang nanti namanya yang dicalonkan, akan tetap kami proses," ucap Eva.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden pernah menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa persiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Setelah diserahkan ke DPR, nama usulan Kapolri dari Presiden akan diteruskan ke Komisi III. Nantinya, Komisi III akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Melalui juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Istana menyatakan Menteri Sekretaris Negara akan menyerahkan surat kepada pimpinan DPR.

"Nanti Pak Menteri Sekretaris Negara (Sudi Silalahi) akan menyampaikan ke DPR pengganti Timur," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Julian enggan menyebut berapa nama yang diajukan ke DPR. Julian juga tak mau menyebut identitas. Hanya, ia memastikan nama yang diajukan sudah sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepolisian.

Dia juga mengungkapkan penetapan calon yang diajukan sudah mempertimbangkan usulan dari Komisi Kepolisian Nasional dan Polri. Di DPR, kabar calon Kapolri mengerucut pada nama tunggal, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman. Informasi ini pun sudah diterima oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, selain Sutarman, ada beberapa kandidat perwira tinggi polri yang kini sudah berbintang tiga. Mereka adalah Kepala Badan Pemerliharaan Keamanan Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Badan Nasional Narkotika Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com