Komisi III: Bongkar Identitas Penyuap dalam Seleksi Hakim Agung

Pasek menuturkan, informasi mengenai percobaan memberi suap di tengah seleksi calon hakim agung sangat mengganggu kinerja di komisinya. Ia menegaskan, marwah seleksi hakim agung harus dijaga dan informasi dari salah satu pimpinan KY harus ditindaklanjuti.

"Bongkar, proses, dan bila terbukti, beri sanksi yang berat. Marwah seleksi hakim agung di atas segala-galanya," kata Pasek saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, seleksi hakim agung seharusnya bisa berjalan baik dengan cara-cara yang mulia. Ia menyesali bila ada anggota di komisinya yang berupaya melakukan cara-cara kotor dalam seleksi tersebut.

"Kalau ada oknum yang mencoba bermanuver seperti itu, cara terbaik, maka bongkar, kita dukung, kita minta BK untuk turun tangan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengakui ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY.

Anggota Dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu. Dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu.

Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon.