Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Kerukunan Umat Beragama Jangan Jadi "Pemadam Kebakaran"

Kompas.com - 17/09/2013, 14:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diminta lebih berperan dalam menciptakan kerukunan masyarakat di daerah masing-masing. Peran FKUB dinilai sangat penting untuk mencegah konflik antarumat beragama maupun intra-agama.

Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Harmonisasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

"FKUB diharapkan mampu menjadi fasilitator dan membina masyarakat. FKUB perlu melakukan langkah preventif terhadap masalah. Jangan sampai seperti pemadam kebakaran," kata Sesmenko Polhukam Langgeng Sulistiyono, seperti disampaikan Plt Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arif Moekiat.

Langgeng juga berharap agar FKUB juga menyentuh sampai tingkat bawah. Pasalnya, meski sudah ada sejak 2006, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tugas dan fungsi FKUB. Publik masih ada yang menganggap FKUB bentukan pemerintah.

Peneliti Balitbang Kementerian Agama Ahmad Syafi'i Mufid menambahkan, konflik berlatar belakang agama di berbagai daerah bisa terjadi salah satunya lantaran kurangnya peran FKUB. Ia memberi contoh, konflik di Sampang, Madura.

Ahmad lalu bercerita bagaimana peran FKUB di Jakarta. Menurut Ketua FKUB Jakarta itu, pertemuan antarpemuka agama rutin digelar dua kali selama sepekan untuk membahas masalah intoleransi di Jakarta. Tak ada dana dari pemerintah. Semua kegiatan, kata dia, dibiayai oleh majelis agama.

Begitu terjadi konflik, tambah Ahmad, FKUB bergerak. Hal ini juga dilakukan ketika kampanye berbau SARA saat Pilgub Jakarta tahun 2012.

"FKUB harus menyadarkan perbedaan. Orang tidak mungkin hidup tanpa perbedaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com