Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fathanah Disebut Dirikan PT PKS untuk Gaet Proyek Kementerian

Kompas.com - 09/09/2013, 15:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah disebut mendirikan PT Primakarsa Sejahtera (PKS) yang bergerak di bidang pemasaran pupuk. Perusahaan itu digagas Fathanah bersama Direktur Utama PT Green Life Bioscience Billy Gan dan pengusaha bernama Sonny sekitar 2011.

Menurut Billy, Fathanah sengaja mendirikan PT PKS untuk mendapatkan proyek-proyek di Kementerian Pertanian. Kepada Billy, Fathanah pernah menjanjikan bahwa PT PKS akan mendapat proyek di kementerian yang dipimpin kader PKS Suswono itu.

"Pak Ahmad saat itu bilang, perusahaan akan bisa mendapatkan proyek di Deptan (Kementerian Pertanian)," kata Billy saat bersaksi dalam persidangan kasus Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/9/2013).

Dia juga mengungkapkan, Fathanah memasukkan nama Hudzaifah Luthfi sebagai komisaris utama perusahaan tersebut. Hudzaifah merupakan salah satu anak dari mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Karena disampaikan, dia itu anaknya Pak Luthfi yang saat itu Ketua PKS," kata Billy.

Pengusaha yang berkecimpung di bidang pupuk Hayati ini pun menganggap Fathanah dekat dengan PKS. Billy mengaku pernah berpikiran kalau PT PKS nantinya akan dipermudah mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian (Kementan) mengingat kedekatan Fathanah dengan para petinggi PKS, termasuk Mentan Suswono.

"Kami ada pikiran ke situ, tapi pemasukan kami masih kecil," tutur Billy.

Dari Fathanah-lah, PT PKS mendapatkan informasi seputar proyek di Kementan.

"Katanya dari Deptan ada banyak proyek, kami cek di internet, proyek-proyek banyak muncul. Kami tanyakan Pak Fathanah itu bagaimana proyeknya, lalu kami ikut tender," ungkapnya.

Namun, menurutnya, perusahaan itu belum pernah memenangkan tender proyek di Kementan. Billy juga membenarkan kalau pencantuman nama Hudzaifah sebagai komisaris di PT PKS hanya di atas kertas. Nyatanya, anak Luthfi itu tidak memiliki saham di perusahaan tersebut. Demikian juga dengan Fathanah. Menurut Billy, baik Hudzaifah maupun Fathanah tidak mengeluarkan modal meskipun namanya ditulis sebagai komisaris di akta pendirian perusahaan.

"Mereka teken, tapi utang. Mereka mengaku sama-sama berutang," ungkapnya.

Selain itu, Billy mengaku pernah menyerahkan uang 10.000 dollar AS kepada Fathanah pada 2011 di Hotel Kempinsky, Jakarta. Menurut Billy, uang ini terkait dengan keperluan pendirian perusahaan. Masih terkait urusan bisnis, ungkap Billy, dia pernah dipertemukan dengan Luthfi Hasan oleh Fathanah di Hotel Ritz-Carlton Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com