Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miliki Harta Rp 36 M, Panglima TNI Moeldoko Mengaku Jujur

Kompas.com - 04/09/2013, 19:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Harta kekayaan yang dilaporkan Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko menuai berbagai reaksi masyarakat. Ada yang mempertanyakan asal usul harta fantastis lebih dari Rp 36 miliar itu. Ada pula yang memuji keterbukaan Moeldoko. Bagaimana tanggapan Moeldoko?

Dari awal, Moeldoko sadar bahwa sikapnya yang membuka hartanya itu bakal menuai reaksi dan tidak sedikit pertanyaan. Meski demikian, menurut dia, hal itu tidak akan mengubah dirinya menjadi tidak jujur.

"Mungkin karena kejujuran saya memiliki risiko, saya ditanya kanan kiri. Tidak apa-apa. Saya tidak akan mengurangi kejujuran saya. Jangan sampai karena saya dapat kritik kemudian saya tidak jujur. Saya tidak mau," kata Moeldoko dalam wawancara dengan Kompas TV, Harian Kompas, dan Kompas.com di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Moeldoko tak mau lagi menjelaskan asal usul hartanya itu. Alasannya, ia mengaku sudah secara gamblang menjelaskan ketika fit and proper test di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya, ia meminta agar jangan dilihat total asetnya, tetapi bagaimana proses memilikinya.

"Menurut saya bukan besarannya, tapi bagaimana proses perjalanannya sehingga kekayaan saya seperti itu. Tapi, janganlah, saya tidak suka berbicara masalah itu karena kurang baik di hadapan prajurit saya," kata Moeldoko.

Seperti diberitakan, berdasarkan laporan kekayaan per 25 April 2012 saat Moeldoko menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, total harta Moeldoko yang dilaporkan lebih dari Rp 36 miliar. Harta itu berupa aset tanah dan bangunan, kendaraan, peternakan, logam mulia, batu mulia, dan bentuk lainnya.

Ketika fit and proper test, Moeldoko memastikan semua hartanya itu dari sumber yang sah. Paling besar, kata dia, hartanya berasal dari warisan orangtua istrinya yang kaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com