Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jokowi dan PDI-P, JK: Kemungkinan yang Baik Itu Harus

Kompas.com - 02/09/2013, 18:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 sebagai kesempatan yang baik. Begitu pula dengan kemungkinan bergabung dengan PDI-P yang mengusung Jokowi.

"Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara itu harus, Anda pun kalau ada kesempatan ya harus ikut," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013), ketika ditanyai kemungkinannya bersanding dengan Jokowi dan bergabung dengan PDI-P.

Namun, meski isyarat politik itu ditunjukkan, sampai saat ini, politisi Golkar ini mengaku belum ada pendekatan politik yang dilakukan oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Pasca-penolakannya maju dalam konvensi Partai Demokrat, JK mengaku sampai saat ini masih belum memberikan isyarat apa pun untuk bergabung dengan partai mana. Menurutnya, dinamika politik di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden mewakili suatu partai politik tertentu.

"Ini kan politik, banyak dinamikanya, nanti kita lihat lah kalau sudah waktunya," tutur politisi Golk.

Sebelumnya, JK menolak ajakan Komite Konvensi Partai Demokrat ketika Ketua Komite Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrachman Ruki mendatangi kediamannya, Selasa (27/8/2013) malam. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marassabessy, alasan JK menolak ajakan konvensi lantara ia pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masalahnya, jika ikut Konvensi dan ternyata terpilih sebagai capres Demokrat, konsekuensinya Kalla harus menjadi kader dan berada di jabatan struktural Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com