Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Siap Pantau Penerimaan CPNS 2013

Kompas.com - 01/09/2013, 15:51 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) akan mengawasi proses perekrutan calon pegawai negara sipil di berbagai instansi pemerintahan.

LSM yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Onrop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) itu meminta masyarakat Indonesia ikut memantau proses seleksi CPNS agar transparan.

"Pemantauan yang kami lakukan ini ingin mengajak masyarakat untuk memantau proses rekrutmen CPNS," ujar Siti Juliantari Rahman dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dalam jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (1/09/2013).

Ia menuturkan, proses rekruitmen CPNS sarat dengan penyimpangan, mulai dari proses pendaftaran sampai pada penetapan kelulusan peserta. Ia menambahkan, masih terjadi kecurangan, kebocoran soal, praktik suap maupun perjokian dalam perekrutan itu.

Di tempat yang sama, Asfianur mewakili Pokja 30 dari Samarinda mengatakan, adanya penyelewenan dalam rekrutmen di berbagi daerah, salah satunya Samarinda, "Di samarinda kebanyakan yang terjadi penyelewengan ada dalam pembagian soal," ujarnya.

Permasalahan lain terjadi pada pendaftaran dengan sistem online. Dalam hal ini, kata Asfianur, peserta mungkin saja mengalami masalah saat pendaftaran, apalagi peserta yang pertama kali mendaftar secara online.

Penerimaan CPNS di seluruh Indonesia dihentikan sementara sejak 1 September 2011 hingga dengan 31 Desember 2012. Tahun ini penerimaan CPNS dibuka kembali, kecuali bagi peserta CPNS dari pendidikan kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan penerimaan untuk pengganti PNS yang pensiun di sektor kesehatan dan pendidikan.

Penggantian tenaga yang pensiun di bidang kesehatan dan pendidikan tetap dilakukan untuk mencegah gangguan pada layanan masyarakat. Pemerintah akan merekrut 65.000 CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari honorer K-2 (Kategori 2).

Dari total formasi 65.000 CPNS tahun ini, 25.000 di antaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Adapun 40.000 PNS diangkat di lingkungan pemerintah daerah.

Proses seleksi menggunakan metode seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), dan tes kemampuan bidang. TKD dilakukan dengan menggunakan lembar jawaban komputer dan computer assesment test.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com