Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat: Putuskan Mundur, Mahfud MD Tak Sabaran

Kompas.com - 30/08/2013, 17:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, Mahfud MD terlalu cepat mengambil keputusan untuk batal mengikuti konvensi. Menurut Maftuh, Mahfud seharusnya mengikuti terlebih dahulu tahap Pra-Konvensi hingga usai.

"Segala mekanisme itu baru akan dijelaskan pada tahap Pra-Konvensi. Jadi Pak Mahfud seharusnya mengikuti dulu sampai selesai," kata Maftuh di Jakarta, Sabtu (30/8/2013).

Dengan mengikuti tahap Pra-Konvensi hingga selesai, menurutnya, Mahfud bisa mendengarkan penjelasan mengenai mekanisme konvensi. Alasan Mahfud mundur karena menilai mekanisme konvensi tidak jelas. Maftuh mengatakan, Mahfud juga bisa bertanya karena Pra-Konvensi bersifat diskusi dua arah.

"Tapi Pak Mahfud ini tidak sabaran, begitu masuk langsung baca surat. Katanya sudah istikharah lagi. Ya kami tidak bisa menahannya," kata Maftuh.

Namun, Maftuh mengaku, menghormati keputusan Mahfud. Hal itu, dianggap sebagai hak politik yang bersangkutan.

Seperti diberitakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD batal mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Saat datang, Mahfud langsung memasuki ruang Pra-Konvensi layaknya peserta-peserta konvensi sebelumnya. Namun, baru 15 menit di dalam ruangan, Mahfud sudah keluar dan langsung menghampiri para wartawan.

"Saya memutuskan tidak ikut konvensi Partai Demokrat," kata Mahfud membacakan surat keputusannya kepada wartawan, yang sebelumnya juga dibacakan di depan para Komite Konvensi.

Selain Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih juga batal mengikuti konvensi. Berbeda dengan Mahfud, kedua peserta tersebut sempat mengikuti tahap pra-konvensi hingga usai sebelum akhirnya mengundurkan diri. Mereka juga membatalkan keikutsertaan di ajang penjaringan calon presiden tersebut karena faktor eksternal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com