Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur Musa Akan Konfirmasi Sejumlah Hal ke Komite Konvensi

Kompas.com - 28/08/2013, 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa akan menanyakan sejumlah hal kepada Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yang mengundangnya mengikuti tahapan prakonvensi, Rabu (28/8/2013). Nama Ali masuk dalam daftar 15 orang yang diundang komite. Ia memastikan akan memenuhi undangan tersebut.

"Insya Allah saya hadir memenuhi undangan. Saya diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang kenegaraan," kata Ali, Rabu (28/8/2013), kepada Kompas.com.

Beberapa hal yang akan ditanyakannya kepada Komite Konvensi terkait syarat dan kewajiban peserta konvensi. Hal-hal itu, menurutnya, penting untuk dipastikan mengingat posisinya saat ini sebagai anggota BPK dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

"Misalnya apakah otomatis menjadi anggota partai. Hal seperti itu patut saya tanyakan agar semuanya berjalan baik," kata Ali.

Ia mengungkapkan, undangan dari Komite Konvensi Demokrat diterimanya pada 26 Agustus 2013, melalui Sekretaris Komite Konvensi Demokrat Suaidi Marasabessy.

Seperti diberitakan, Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat sudah menetapkan 15 nama yang diundang dalam tahapan prakonvensi yang dimulai sejak Sabtu (24/8/2013) lalu. Mereka adalah:

1. Ali Masykur Musa (Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan mantan Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri);
5. Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI dan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem);
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal);
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah) ;
8. Isran Noor (Bupati Kutai Timur, politisi Partai Demokrat);
9. Hayono Isman (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
10. Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan politisi PKB);
11. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat); 12. Pramono Edhie Wibowo (Mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat);
13. Rustriningsih (politisi PDI Perjuangan dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah);
14. Rusdi Kirana (Direktur Utama Lion Air);
15. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara dan politisi Partai Demokrat).

Selain 15 nama itu, Partai Demokrat juga telah melayangkan undangan kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com