Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2013, 15:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai mampu menarik dukungan secara signifikan terhadap pemilih yang golput atau belum menentukan pilihan calon presiden di pemilu 2014. Selain itu, Jokowi juga mampu menarik dukungan dari pemilih yang awalnya mendukung parpol selain PDI Perjuangan.

Hal itu terlihat dari survei yang digelar Forum Akademisi Teknologi Informatika (IT). Hasil survei dipaparkan Ketua Forum Akademisi IT Hotland Sitorus di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Jika PDI-P tidak menetapkan Jokowi sebagai capres sebelum Pemilu Legislatif 2014, menurut Hotland, angka abstain atau golput mencapai 25,5 persen. Namun, jika Jokowi menjadi capres sebelum April 2014, angka abstain atau golput tinggal 19,7 persen.

Perbedaan juga terlihat terhadap elektabilitas parpol lain jika Jokowi ditetapkan menjadi capres oleh PDI-P. Elektabilitas PDI-P, menurut survei, melonjak hingga 34 persen (sebelum Jokowi capres hanya 20,4 persen).

Elektabilitas parpol lain turun, yakni Partai Golkar menjadi 14,1 persen (dari 16,7 persen), Partai Gerindra 8,5 persen (9,6 persen), Partai Demokrat 5 persen (6,6 persen), PKS 3,9 persen (4,1 persen), Partai Hanura 3,5 persen (4,3 persen), PKB 3,3 persen (3,7 persen), PPP 3,1 persen (3,6 persen), Partai Nasdem 2,1 persen (2,3 persen), PAN 1,9 persen (2,2 persen), PBB 0,6 persen (tetap), dan PKPI 0,3 persen (0,4 persen).

"Jokowi effect menggerus kelompok abstain atau golput. Jika Jokowi menjadi capres PDIP, suara semua parpol juga disedot PDIP. Jokowi sangat potensial. Dia mampu meruntuhkan sekat antar partai, golongan," kata Hotland.

Dalam penjelasannya, Forum Akademisi IT mengaku melakukan survei pada 1-20 Agustus 2013 . Sebanyak 2.000 orang (1.000 pria dan 1.000 perempuan) di 34 provinsi menjadi responden dengan teknik wawancara langsung. Adapun margin error hasil survei tersebut plus minus 2,5 persen.

Seperti diberitakan, PDI-P hingga saat ini belum menetapkan capres-cawapres. Kewenangan penetapan capres-cawapres diserahkan kepada Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. Hanya, PDI-P mengaku mencermati hasil berbagai survei yang menempatkan Jokowi pada posisi teratas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com