Mendagri: Pengaturan Zona Kampanye Tunggu PKPU Sah

"Nanti kalau memang sudah ada pengaturan itu oleh KPU, kami akan membantu KPU untuk dikoordinasikan dan disosialisasikan dengan pemda, supaya pemda mendukung kebijakan KPU ini," ungkap Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2014, Senin (26/8/2013) di Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya siap membantu KPU untuk menertibkan pelanggaran kampanye. Hanya, kata dia, pemberian bantuan harus atas permintaan resmi dari KPU. "Kami sudah sepakat akan membantu KPU, apa yang diminta oleh KPU. Supaya jangan terkesan kami mengintervensi," tukasnya.

Gamawan memastikan pihaknya akan membantu penertiban peraga yang melanggar ketentuan. Pasalnya, kata dia, pihaknya pun berharap kampanye dilakukan dengan lebih mengedepankan kampanye dialogis seperti pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

"Lebih cerdaslah, jangan hanya sekadar memampang gambar. Pemilu ini kan sarana pendidikan politik, bagaimana meningkatkan kemampuan pemahaman masyarakat tentang berdemokrasi, sarananya melalui pemilu," pungkas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

KPU telah menyusun PKPU tentang Pedoman Kampanye. Dalam peraturan itu, KPU mengatur pembatasan alat peraga kampanye. Ditetapkan, seorang calon anggota legislatif hanya dapat memasang satu spanduk per zona. Penetapan zona menjadi wilayah wewenang pemda yang dikoordinasikan dengan KPU. Sedangkan, partai politik hanya diizinkan memasang satu baliho setiap kecamatan.

Sayangnya, PKPU itu belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM). Padahal, KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD Kamis (22/8/2013) lalu. Maka, sejak Minggu (25/8/2013) para caleg tersebut sudah diperbolehkan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, PKPU yang berlaku saat ini adalah PKPU yang lama, yaitu PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman kampanye. Namun demikian, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan, penertiban peraga kampanye hanya bisa dilakukan jika PKPU telah disahkan.

Adapun, kampanye berupa iklan media massa cetak dan elektronik serta rapat umum baru bisa dilakukan selama 21 hari, mulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014, atau tiga hari sebelum masa tenang.