PAN Anggap Laporan BPK Tidak Jelas

Menurut Viva, jika ada permainan di Komisi X terkait proyek Hambalang, tentunya semua anggota Komisi X akan terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, ia menganggap aneh bila hanya ada 15 nama yang masuk dalam LHP BPK, dan beberapa di antaranya adalah politisi PAN.

"Apakah 15 orang setuju yang lain tidak setuju? Di DPR, kalau keputusan antara pemerintah dan DPR itu sebagai (keputusan) institusi, dijamin Undang-Undang, dan bukan keputusan individu anggota," kata Viva di sela-sela acara peringatan HUT PAN ke-15 di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Anggota Komisi IV DPR ini menegaskan, BPK harus menjelaskan kapasitas 15 anggota Komisi X yang namanya masuk dalam LHP tersebut. Viva menjamin tak ada politisi PAN yang terlibat dalam kasus proyek Hambalang.

"Ada yang tanda tangan, itu tanda tangan kehadiran atau apa? Bisa dicek semua, kita sudah klarifikasi dan clean and clear," ujarnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang.

Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. EHP diduga kuat adalah Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X asal Fraksi PAN.

Saat ditemui, Eko mengaku ikut menandatangani tetapi bukan untuk pencairan dana Hambalang, melainkan untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.