Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswa Miskin Diminta Segera Daftar Program BSM

Kompas.com - 22/08/2013, 16:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengingatkan kepada seluruh siswa yang berhak mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk segera melakukan pendataan diri di sekolah/madrasah masing-masing. Proses pendataan tahap II atau terakhir akan berakhir pada 13 September 2013.

Hal itu dikatakan Koordinator Pokja Pengendalian Program Bantuan Sosial Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sri Kusumastuti Rahayu saat jumpa pers di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Ikut hadir Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin dan Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Thamrin Kasman.

Bagaimana proses pendataannya? Siswa diminta membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Calon Penerima BSM ke sekolah/madrasah. Perlu dibawa dokumen tambahan, yakni Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari ketua RT/RW/dusun.

KK diperlukan untuk membuktikan bahwa anak yang hendak mendaftar benar-benar anggota keluarga penerima KPS. Pasalnya, di KPS hanya tercantum satu anak. Biasanya yang tertua. Jika tidak mempunyai KK, bisa diganti dengan Surat Keterangan dari ketua RT/RW/Dusun.

Hasil rekap dari sekolah akan diteruskan ke Kemendikbud. Adapun madrasah diteruskan ke Kementerian Agama. Pada akhir September, Kemendikbud dan Kemenag akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program BSM sebagai dasar penyaluran dana BSM tahun pelajaran 2013/2014.

Dimulai pada 30 September, para siswa yang masuk dalam surat keputusan dapat mengambil dana BSM di Bank Pembangunan Daerah di masing-masing daerah. Jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan, seperti Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari kepala sekolah/madrasah, akta kelahiran, KK, dan rapor atau ijazah.

Nantinya, setiap siswa SD sederajat akan mendapatkan dana sebesar Rp 450.000, SMP sederajat Rp 750.000, serta SMA dan SMK sederajat Rp 1.000.000.

"Kami harapkan agar rumah tangga penerima KPS agar segera mendaftarkan anaknya ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar untuk mendapatkan manfaat BSM ini," pungkas Sri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com