Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi: Tak Ada Anak Emas!

Kompas.com - 21/08/2013, 17:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya rekam jejak, Komite Konvensi Demokrat juga mempertimbangkan asal daerah calon peserta. Seluruh aspek itu akan didiskusikan dalam rapat pleno yang dilakukan komite konvensi calon Presiden (capres) Partai Demokrat pada Rabu (21/8/2013).

"Kami mempertimbangkan berbagai aspek, ketokohan, rekam jejak, prestasi, karakter, integritas dan juga keterwakilan daerah-daerah," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Didi juga belum mau mengungkap calon-calon peserta yang tengah digodok komite konvensi. Menurutnya, nama-nama itu kerap berubah sehingga belum ada calon resmi peserta konvensi. Meski demikian, ia memastikan seluruh peserta konvensi mempunyai kesempatan yang sama.

"Tidak ada anak emas, semua peserta konvensi adalah equal kedudukannya," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ia mengungkapkan Partai Demokrat juga tak akan mengintervensi hasil keputusan Komite konvensi Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat, lanjutnya, memberikan mandat penuh kepada Komite Konvensi untuk menyelenggarakan proses konvensi.

"Keterlibatan publik menjadi faktor utama dalam penentuan Capres terpilih melalui Konvensi Partai Demokrat," kata Didi.

Sebelumnya, Komite Konvensi sudah menerima 11 nama dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membeberkan sembilan nama di antaranya yakni Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, Chairul Tanjung, dan Pramono Edhie Wibowo.

Selain itu, komite juga sudah memilih 15 nama tambahan yang diundang ikut dalam konvensi. Beberapa di antaranya yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Ketua Umum ICMI Marwah Daud Ibrahim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com