"Agar KSAD yang baru tidak menjadi bagian yang disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Pengabdian bukan pada rezim, tapi kepada negara," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2013).
Komitmen kepada otoritas sipil ini, menurut Al Araf, juga sangat diperlukan demi menuntaskan agenda reformasi TNI. Menurutnya, TNI tidak boleh resisten terhadap kehendak masyarakat agar proses reformasi TNI diselesaikan. Ada pula aspirasi pembentukan peradilan militer yang hingga kini belum terwujud.
Selain itu, Imparsial berharap KSAD yang baru mau membuat pakta integritas dengan DPR. Isinya adalah janji bahwa mereka tidak akan resisten terhadap langkah DPR maupun masyarakat yang menginginkan reformasi peradilan militer.
"KSAD yang baru penting untuk bersikap terbuka terhadap kritik publik dan menjadikannya masukan, bukan ancaman di dalam mendorong proses reformasi TNI," ujar Al Araf.
Al Araf juga tak menafikan bahwa pergantian KSAD akan dipengaruhi oleh panasnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Ia berharap KSAD yang baru juga dapat bersikap netral dan tidak berpihak pada rezim atau partai politik tertentu.
"DPR selaku pemilik otoritas dalam pergantian harus memperhatikan hal-hal normatif tersebut berjalan," tutup Al Araf.
Seperti diwartakan, KSAD Jenderal Moeldoko diajukan sebagai calon panglima TNI. Setelah resmi menjabat, posisi sebelumnya akan diisi oleh perwira tinggi TNI AD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.