Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Konvensi Partai Demokrat Masih Tanda Tanya

Kompas.com - 13/08/2013, 18:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat diperkirakan akan resmi digelar pada akhir Agustus 2013 saat panitia konvensi mengumumkan seluruh nama peserta yang ada. Namun, permasalahan dana penyelenggaraan konvensi masih menjadi tanda tanya. Internal Demokrat mengakui hal tersebut belum pernah dibicarakan di tingkat rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau pendanaan, saya belum tahu. Mungkin sekarang karena ada pergantian bendahara jadi belum dibahas," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Melanie mengatakan, konvensi capres ini memang sudah seharusnya menggunakan dana kas partai. Pasalnya, setiap kandidat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali membiayai kampanyenya masing-masing. Untuk melaksanakan konvensi dan melakukan promosi atas pelaksanaan konvensi itu, sebut Melani, Partai Demokrat tetap harus mengeluarkan uang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengakui partai belum menginstruksikan agar para pengurus dan kadernya memberikan sumbangan wajib. "Kalau iuran wajib selama ini khusus anggota dewan ada setiap bulannya. Tapi, untuk konvensi sendiri, kami belum tahu apakah harus setor lagi. Kami sih oke-oke saja karena ini demi kemajuan partai," kata Melani.

Dana korporasi?

Sebelumnya, Partai Demokrat berjanji tidak akan menggunakan anggaran yang besar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden mereka. Untuk membiayai konvensi, Partai Demokrat membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyelenggaraan konvensi.

"Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai pengumuman Konvensi Partai Demokrat, Minggu (11/8/2013), di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Konvensi. Ditegaskannya, dalam menyelenggaraan konvensi, komite dilarang menggunakan anggaran secara berlebihan. Hingga saat ini, Jero mengakui belum ada dana sama sekali yang terkumpul untuk mendukung penyelenggaraan konvensi.

Menjelang perhelatan konvensi, Bendahara Umum Parta Demokrat Handojo Slamet Muljadi mundur, padahal ia belum satu tahun menjabat. Melani menjelaskan, pengunduran Handojo tidak terkait dengan konvensi. "Tidak ada soal itu, dia mundur karena masalah kesehatan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com