Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penganut Syiah: Jika Tak "Tobat", Saya Akan Dibunuh ...

Kompas.com - 12/08/2013, 19:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nur Kholis (22) adalah salah seorang penganut Syiah di desa Karangganyam yang dipaksa "bertobat" dengan menandatangani sebuah surat pernyataan. Jika menolak, maka nyawa Nur terancam akan dihabisi oleh warga.

"Katanya itu ancaman dari warga, Pak Kadus (Kepala Dusun) cuma menyampaikan saja. Jika tidak 'tobat' rumah saya akan dibakar lah, dan saya akan dibunuh lah," jelas Nur saat ditemui di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Jakarta, Senin (12/8/2013).

Pada 5 Agustus 2013, Nur yang saat itu baru saja kembali dari Bali, dibawa bersama empat penganut Syiah lainnya ke rumah seorang kiai bernama Safiudin. Di rumah itu, disebut ada bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kapolsek, anggota Brimob, dan empat orang kiai lainnya.

Di sana mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan yang memaksa mereka "bertobat". "Yang pertama mendapat giliran untuk maju saya. Saya dikasih kertas, di dalamnya ada 9 poin. Judulnya, 'Kembali ke Ajaran yang Benar'. Harus diisi dengan kesadaran diri, tanpa ada paksaan, dan tanpa ber-taqiyah (tidak berbohong)," jelas Nur.

Meskipun mendapat ancaman sedemikian rupa, Nur mengaku tidak gentar. Dia tetap teguh dengan keyakinannya sebagai penganut Syiah dan menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

"Karena ini tertulis tanpa paksaan dan tanpa ber-taqiyah, jujur saja Pak, malam ini saya tidak siap. Di hati saya ini tetap (Syiah), tidak bisa dibohongi," ujar Nur menirukan penolakan yang dilontarkannya.

Mendengar hal itu, kiai Safiudin langsung marah. Mukanya langsung memerah. Dia pun sontak mengeluarkan ancaman lainnya. "Ya sudah kalau tidak mau, berarti kamu harus keluar dari sini. Nyawa kamu tidak aman kalau berdiam terus di sini," tutur Nur menirukan kiai yang marah mendengar penolakannya.

Jika bukan karena permintaan neneknya, maka Nur mengaku akan menolak pula permintaan tersebut. Nur mengaku neneknya sangat khawatir terhadap keselamatan dirinya jika tetap tinggal di sana. Akhirnya, dengan berat hati Nur berangkat meninggalkan kampung halaman menuju Jakarta. Keinginan merayakan Lebaran di Rumah bersama keluarga besar pun tinggal angan.

"Saya pilih Jakarta karena ada saudara dan teman-teman di sini. Kalau masih daerah Jawa Timur saya juga masih takut bisa dilacak," jelas Nur.

Kini Nur mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan bingung akan menetap di Jakarta atau kembali bekerja di Bali. Keinginannya untuk pulang ke Karanggayam tidak mungkin bisa dilakukan sampai pemerintah dapat mengatasi konflik ini.

Oleh karenanya, Nur berharap Pemerintah dapat mengambil tindakan cepat dalam menangani konflik antaragama ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com