Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Harus Non-Aktif dari Kepengurusan Partai

Kompas.com - 12/08/2013, 12:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat saat ini masih mendekati kandidat-kandidat calon presiden yang akan ikut dalam konvensi calon presiden. Nantinya, seluruh peserta konvensi yang berasal dari partai politik lain diwajibkan untuk non-aktif dari kepengurusannya di partai. Demikian disampaikan Sekretaris Panitia Konvensi Suaidi Marasabessy saat dihubungi Senin (12/8/2013) siang.

"Selain persyaratan yang diatur dalam undang-undang, juga ada persyaratan tambahan. Kalau misal sudah menjadi peserta, dan dia pengurus partai lain, dia harus bersedia non-aktif dari jabatan strukturalnya," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengungkapkan, peserta konvensi belum diwajibkan untuk menjadi kader Partai Demokrat. Namun, nantinya jika terpilih sebagai capres yang diusung Partai Demokrat, peserta konvensi itu wajib memiliki karta tanda anggota (KTA) Partai Demokrat.

"Syarat lainnya bagi peserta konvensi yakni menandatangani pakta integritas. Ada juga yang terkait masalah kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat," katanya.

Suaidi mengakui partainya kini sudah mengundang 10 kandidat, namun belum bisa dipastikan mereka mau menerima ajakan Partai Demokrat. Pada akhir Agustus 2013 ini, panitia konvensi akan mengumumkan secara resmi seluruh peserta yang ikut dalam konvensi.

Seperti diketahui, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi 10 tokoh nasional untuk maju sebagai pesert konvensi. Namun, nama kesepuluh orang itu masih dirahasiakan hingga mereka menyatakan kesediannya. Tetapi, hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang menyatakan ketertarikannya maju dalam konvensi capres Partai Demokrat.

Mereka adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah menyampaikan mantan KASAD Pramono Edhie Wibowo dan Dubes RI di Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com