Golkar Tuding Ada yang Kendalikan Nazaruddin

"Seberapa pentingnya Nazar buat KPK? Patut diduga ada yang men-drive Nazar sehingga main tembak ke kanan kiri. Ada yang punya kepentingan, pasti," ujar Rudy saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Rudy mengaku heran dengan manuver Nazaruddin. Ia menilai, Nazaruddin selama ini mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak pernah diperiksa petugas lapas. Hal ini membuatnya yakin ada orang besar di balik Nazar sehingga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet ini masih bisa berkuasa meski sudah dibui.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut Rudy, seharusnya memilih mana pernyataan Nazar yang asal-asalan dan yang benar. "Dulu dia sebut Ibas. KPK enggak seret Ibas karena memang dia (Nazar) asal ngomong. Artinya omongan dia ini memang lebih banyak yang enggak benarnya," kata Rudy.

Partai Golkar merasa dirugikan atas tindakan Nazaruddin ini. Namun, kata Rudy, tidak ada satu pun politisi Golkar yang mau melaporkan Nazaruddin.

"Pasti yang suruh Nazar ngoceh sudah tahu orang ini (Nazar) tidak akan dituntut," katanya.

"Serangan" baru Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali menyebutkan keterlibatan sejumlah politisi dalam berbagai proyek. Ia menyebut Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Olly Dondokambey dalam proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati.

Tak hanya Olly, Ketua Fraksi yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, juga disebut Nazaruddin. "Tentang proyek Merpati, itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dollar dibagi ke semua fraksi. Hampir dapat (uang), terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya di Golkar ke Novanto, PDI-P ke Olly," beber Nazaruddin.

Dia mengaku semua detail telah disampaikan ke KPK. Di sisi lain, Nazar juga menyeret lagi nama politisi Partai Demokrat, Munadi Herlambang. Ia mengaku diperintah oleh Munadi soal pembelian saham PT Garuda Indonesia. Pembelian saham PT Garuda Indonesia ini ditengarai berasal dari dana hasil korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games.