Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud yang Meminta PKB Tunda Deklarasi Capres

Kompas.com - 26/07/2013, 16:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyatakan akan mendeklarasikan pasangan calon presiden dan wakil presidennya dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang digelar pasca-Pemilu Legislatif 2014. Menurut Mahfud, keputusan PKB itu memenuhi permintaannya.

Menurut Mahfud, hal itu diajukannya untuk memperbanyak nama bakal capres dan cawapres yang dimiliki PKB serta untuk memperbanyak referensi sehingga ikut terdongkrak popularitasnya.

"Belum secara resmi ditetapkan oleh PKB karena saya minta jangan ditetapkan dulu. Saya minta semua yang berpotensi diumumkan dulu biar PKB-nya jadi besar," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi politik yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Cikini, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, nantinya hanya figur yang berpotensi mampu mendulang suara yang akan dideklarasikan oleh PKB. Penentuannya akan dilakukan merujuk penelitian yang dilakukan di internal PKB.

"Biar tahu yang paling besar menyumbang suara. PKB harus menilai, calon itu siapa yang paling banyak memberi kontribusi suara, bukan yang paling banyak mengumpulkan massa kampanye," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far menyampaikan, pihaknya baru akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya seusai digelarnya Pemilu Legislatif 2014. Ia mengatakan, PKB akan menentukan capres dan cawapresnya berdasarkan tingkat elektabilitas, dan bukan hanya berdasarkan popularitas. 

Terkait nama capres PKB yang muncul dan marak diberitakan saat ini, Marwan mengatakan, semuanya hanya sebatas wacana bakal calon presiden, termasuk di antaranya Rhoma Irama yang belum tentu diusung PKB menjadi capres.

Menurut Marwan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, selain Rhoma Irama, Mahfud MD juga sudah mendaftarkan diri sebagai capres dari PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com