Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan dan Badrodin Haiti Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 26/07/2013, 13:40 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013). Kedatangan keduanya untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait pencalonan kapolri.

"Kehadiran saya ke KPK dalam rangka menyerahkan LHKPN sebagaimana yang diminta oleh KPK," kata Budi saat keluar dari Gedung KPK.

Ketika ditanya soal besaran harta kekayaannya, Budi enggan menyebutkannya. "Silakan dikonfirmasi ke KPK," kata mantan ajudan presiden Megawati tersebut.

Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar. 

Selain Budi, Badrodin Haiti juga melaporkan harta kekayaannya ke Gedung KPK pada hari ini. Mantan Kapolda Sumatera Utara yang datang tak lama setelah Budi itu tidak berkomentar apa pun ketika ditanyai wartawan.

Pada tahun 2012, Badrodin memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5,8 miliar. Harta lulusan Akpol 1982 tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp 4,7 miliar.

Sejauh ini, selain Budi dan Badrodin, sudah ada enam calon kapolri yang menyerahkan LHKPN kepada KPK, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen (Pol) Anang Iskandar, Kapolda Bali Irjen (Pol) Arif Wachjunadi, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Putut Bayu Seno, dan Kabareskrim Komjen (Pol) Sutarman. Sisanya, beberapa nama lain yang beredar sebagai calon kapolri antara lain Wakabareskrim Polri Irjen (Pol) Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen (Pol) Anton Setiadi, Kepala Korlantas Irjen (Pol) Pudji Hartanto, Kapolda Sumatera Selatan Irjen (Pol) Saud Usman, dan Kepala Divisi TI Irjen (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com