Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Basuki, Jangan Politisasi "Blusukan" Jokowi!

Kompas.com - 23/07/2013, 16:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memolitisasi aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

Pasalnya, hal ini dianggap tak ada kaitannya dengan elektabilitas Jokowi sebagai salah satu kandidat calon presiden. “Itu kan mulanya kritikan Fitra persoalan anggaran, enggak ada kaitan dengan elektabilitas. Suruh saja Ahok terjemahkan maksudnya Fitra. Itu kan pengawasan anggaran, ya enggak usah dibawa-bawa ke politik,” ujar Max saat dihubungi, Selasa (23/7/2013).

Max mempertanyakan motif Basuki yang membawa hal tersebut ke ranah politik. “Kalau mau kritik, tentang anggarannya saja. Benar enggak anggaran itu? Enggak usah dibawa ke politik. Emang Fitra itu partai Demokrat apa?” ucap Max.

Partai Demokrat sendiri belum mempunyai kandidat capres. Partai ini masih akan melakukan seleksi melalui konvensi capres yang akan dilakukan mulai bulan Agustus 2013 ini. Menurut Max, kandidat konvensi capres bisa saja mengikuti gaya blusukan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.

“Kalau mau maju, harus latihan. Enggak bisa duduk,” imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya, Basuki mengatakan, aksi blusukan turut meningkatkan popularitas Jokowi. Hal ini, sambungnya, bisa menimbulkan ketakutan bagi kandidat capres lainnya. Basuki menilai, rilis Fitra bahwa anggaran blusukan Jokowi capai Rp 26,6 miliar merupakan pesanan pihak tertentu.

“Saya membaca mungkin capres lain enggak bisa nyontek gaya blusukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan emang gaya hidupnya begitu. Saya aja enggak bisa nyontek,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com