Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Apa Jokowi Mau Mengkhianati Megawati?

Kompas.com - 22/07/2013, 09:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) mulai serius menjajaki calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berduet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Salah satu yang dilirik adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hatta pun sudah bertemu dengan Jokowi. Namun, PAN masih menunggu sinyal dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Iya betul (sudah bertemu). Soal isi pembicaraan, tentu menyangkut pembangunan di DKI seperti MRT, monorel, dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok. Kalaupun ada pembicaraan lain-lain, ya wajarlah karena mereka berdua kan tokoh politik," ujar Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo saat dihubungi, Senin (22/7/2013).

Menurut Dradjad, pertemuan itu baru sebatas menjalin komunikasi. Ia mengatakan, belum saatnya menjodohkan para kandidat karena partai-partai masih menunggu hasil pemilihan legislatif. 

"Jadi, semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil pileg," katanya.

Selain Jokowi, kata Dradjad, PAN juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia tak setuju dengan wacana yang mendesak PDI Perjuangan sebaiknya mencalonkan Jokowi sebagai capres, bukan Megawati.

"Bu Mega itu Ketua Umum parpol. Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina berhak maju. Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDI-P. Masak berkhianat? Saya pastikan belum ada pembicaraan final soal Pilpres," ujar Dradjad.

Jokowi kalahkan Megawati

Sebelumnya, dalam berbagai survei, elektabilitas Jolowi melesat tinggi meninggalkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei elektabilitas capres PDI Perjuangan yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), Jokowi mendapatkan 68,1 persen dan Megawati 14,9 persen.

Setelah Jokowi dan Megawati, publik menginginkan Puan Maharani (1,5 persen), Rano Karno (1,4 persen), Rieke Diah Pitaloka (1,4 persen), Ganjar Pranowo (1,1 persen), Budiman Sudjatmiko (0,9 persen), Maruarar Sirait (0,4 persen), Teras Narang (0,2 persen), dan Tjahjo Kumolo (0,2 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com