Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dongkrak Partisipasi Pemilih, KPU Berharap pada Media

Kompas.com - 18/07/2013, 16:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada peran media dalam menyukseskan pemilihan umum di 2014. Peran media dalam sosialisasi pemilu diyakini dapat mendongkrak partisipasi pemilih.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan bahwa partisipasi pemilih selalu turun di setiap tahunnya. Berkaca pada Pemilu 1999, partisipasi masyarakat mencapai 93 persen, tetapi angka itu turun menjadi 84 persen pada Pemilu 2004. Terakhir, pada 2009 angkanya kembali turun menjadi 71 persen, dan ia memprediksi angka itu akan terus merosot menjadi sekitar 54 persen pada Pemilu 2014.

KPU sendiri menargetkan partisipasi pemilih di 2014 mencapai 75 persen. Dengan begitu, ada sekitar 21 persen jumlah pemilih di 2014 yang harus dijaga dan dipastikan menggunakan hak pilihnya.

"Proyeksi ini sederhana dan perlu diuji. Tapi fenomena Pilkada 2010-2013 hasilnya mirip-mirip," kata Husni, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sosialisasi pemilu bersama Kompas TV dan sejumlah media lainnya, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kata Husni, pihaknya tak akan mampu bekerja sendirian. Oleh karena itu, kerja sama dengan media dalam memadukan program sosialisasi diharapkan dapat membawa hasil signifikan dan sesuai target yang telah dipatok.

"Kami berharap benar-benar bisa terimplementasi dalam kegiatan yang mengarah pada munculnya kesadaran masyarakat kita dalam Pemilu 2014. Sosialisasinya bukan lagi pada prosedural, tapi lebih kepada substansi pemilu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja juga menyatakan hal senada. Dengan visi Kompas TV yang obyektif, nonpartisan, dan transparan, ia yakin Kompas TV dapat menjadi bagian dalam suksesnya pemilu tersebut.

"Kami rangkai dalam program Indonesia Satu, semua kami bungkus dalam program yang terarah dan jadi harapan semua orang. Semoga kita bisa bekerja dengan baik bersama KPU," ujarnya.

Sebelumnya, KPU resmi menjalin kerja sama dengan Kompas TV terkait sosialisasi Pemilu 2014. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja dan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Hotel Le Meredien, Kamis (18/7/2013) siang.

Melalui nota kesepahaman ini, Kompas TV dan KPU sepakat untuk bekerja sama dalam penyebarluasan informasi terkait sosialisasi pemilu. Hal ini penting, mengingat keberhasilan pemilu diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih. Selain Kompas TV, beberapa media swasta nasional lainnya juga melakukan kerja sama serupa. Di antaranya adalah RCTI, TV One, Berita Satu TV, serta Elshinta Radio dan Televisi.

Khusus bagi Kompas TV, penandatanganan ini dimaknai sebagai bentuk dukungan pihak penyelenggaraan pemilu terhadap terwujudnya pemberitaan yang independen dan obyektif terkait Pemilu 2014. Kompas TV melalui program Indonesia Satu akan menyajikan beragam informasi seputar penyelenggaraan pemilu yang dikemas dalam pemberitaan, siaran langsung, talkshow, kotak aspirasi masyarakat yang disebar di berbagai daerah, hingga tayangan ragam hiburan.

Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga sajian tayangan yang mempersatukan dan menghibur. Kompas TV bersama semua media dalam Grup Kompas Gramedia akan selalu menyajikan pemberitaan yang independen dan obyektif untuk menyukseskan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com