Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Itu "Detergen" untuk Bersihkan Demokrat

Kompas.com - 17/07/2013, 12:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Yudi Latif menganggap, bursa konvensi calon presiden yang dibuat oleh Partai Demokrat hanya strategi untuk membersihkan partai itu dari hantaman kasus korupsi yang telah menjerat sejumlah kadernya. Selain itu, menurut Yudi, konvensi dijadikan sebagai alat pencitraan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat.

"Konvensi itu ibarat detergen yang mencuci bersih kotornya Partai Demokrat," kata Yudi, Rabu (17/7/2013).

Direktur Reform Institute ini mengungkapkan, motif utama digelarnya konvensi adalah keinginan untuk memperbaiki citra setelah keterpilihan Partai Demokrat terus merosot akibat perilaku sejumlah elitenya yang tersangkut kasus korupsi. Hal itu, kata dia, terlihat dari mekanisme konvensi yang digelar semi-terbuka dan hanya condong berpihak pada calon kandidat yang memiliki modal finansial.

"Konvensi yang sesungguhnya itu untuk perkembangan. Bukan saja konvensi ini menjadi dikenal publik, melainkan juga harus menjadi tempat untuk tokoh yang tidak punya duit," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan menggelar konvensi untuk menjaring capres yang akan diusungnya pada tahun 2014. Sejumlah nama disebut akan mengikuti konvensi tersebut. Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai sekitar Agustus 2013 mendatang.

Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk di dalamnya. Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh tujuh anggota komite konvensi. Dari tujuh anggota itu, tokoh independen akan mendominasi dengan mengisi empat slot, dan tiga lainnya berasal dari internal Partai Demokrat. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com