Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Hasil Survei Masih di Bawah Target 30 Persen

Kompas.com - 17/07/2013, 10:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menilai, hasil yang dipaparkan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menempatkan partai ini di posisi teratas membuat adrenalin setiap kader bertambah. Namun, hasil survei itu dinilai masih jauh di bawah target Partai Golkar, yakni 30 persen suara pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

"Beberapa bulan belakangan, posisinya selalu seperti itu. Kondisi ini membuat adrenalin setiap kader Golkar bertambah untuk senantiasa ada di posisi tersebut. Meski demikian, pencapaian ini masih jauh dari target 30 persen yang sudah ditetapkan DPP," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Menurut Tantowi, Partai Golkar telah mencanangkan target untuk merebut 170 kursi di parlemen. Target ini dinilai bukan suatu hal yang mustahil karena elektabilitas Partai Golkar, kata Tantowi, merangkak naik dalam berbagai survei, termasuk survei internal. Jika mencapai target itu, maka Partai Golkar bisa mengajukan capresnya, Aburizal "Ical" Bakrie.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSN, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilu 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9 persen. Setelah itu, berturut-turut ada Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebesar 11,9 persen.

Saat ditanyakan tentang saingan berat Partai Golkar, yakni PDI Perjuangan, Tantowi mengatakan, PDI Perjuangan bisa saja berkoalisi dengan partainya. Hal ini dinilainya sebagai koalisi yang paling ideal.

"Koalisi itu satu keniscayaan dalam rangka memperkuat posisi di parlemen. Sebagai partai nasionalis dan terbuka, kami bisa berkoalisi dengan partai mana pun. Kalau bisa dengan PDI-P, ideal sekali karena sama-sama nasionalis dan melihat visi pembangunan ke depan dari desa," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com