Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejelasan Konvensi Demokrat Masih Ditunggu

Kompas.com - 13/07/2013, 06:33 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Kejelasan detail konvensi Partai Demokrat masih ditunggu publik. Disangsikan, keputusan pemenang konvensi sepenuhnya ditentukan oleh survei.

"Tujuh pokok pelaksanaan konvensi yang disampaikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono harus dijabarkan lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Menurut Hanta, ada kabar bahwa penentuan pemenang konvensi nantinya tidak hanya didasarkan pada hasil survei, tetapi juga oleh internal partai. "Jadi, ada semacam pembobotan. Sekian persen dari survei dan sekian persen lagi oleh internal partai. Hal ini yang harus diperjelas," tutur Hanta.

Kejelasan tentang detail pelaksanaan konvensi ditunggu oleh berbagai kalangan. Jika sudah ada kejelasan, menurut Hanta, baru dapat dinilai apakah konvensi Partai Demokrat hanya akal-akalan untuk memperbaiki citra partai ini atau benar-benar bertujuan mencari capres yang baik.

Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat Denny Kailimang menyatakan, kejelasan mengenai konvensi akan diberikan saat pengumuman komite konvensi. Ia memperkirakan, komite yang terdiri dari empat orang independen dan tiga orang internal Partai Demokrat itu mulai bekerja pada pekan depan. Karena itu, pengumuman mengenai pembentukan komite kemungkinan dilakukan pada pekan ini.  

Partai lain

Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjelaskan bahwa peserta konvensi nantinya harus ikut menjelaskan visi dan misi Partai Demokrat ketika peserta itu melakukan sosialisasi. Keharusan ini juga berlaku bagi peserta konvensi dari partai lain. "Peserta non-kader Partai Demokrat itu pun harus non-aktif dari partainya," paparnya.

Hanta menilai, pada fase awal, Partai Demokrat sebaiknya tidak mengutamakan keharusan peserta konvensi untuk menjelaskan platform Partai Demokrat. Alasannya, tujuan konvensi bukan untuk mencari juru kampanye, melainkan untuk mencari pemimpin bangsa.

Kalau pada fase akhir, misalnya saat tersisa dua peserta, mereka diwajibkan menjadi kader Partai Demokrat, baru hal itu bisa diterima. "Karena sebagai capres Demokrat, mereka tentu harus memiliki platform yang sama dengan Demokrat," tutur Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com