Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Pilihan Waktu Deklarasi Wiranto-Hary Tanoe

Kompas.com - 03/07/2013, 03:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi pasangan Wiranto dan Hary Tanoesodibjo menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura dinilai mengambil waktu yang tepat. Alasannya, masyarakat akan punya cukup waktu untuk menilai para kandidat yang akan memimpin negara ini.

"Jauh lebih bagus daripada deklarasi capres di hari-hari terakhir, memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk menilai sosok capres tersebut secara utuh dan komprehensif, bahkan kalau perlu untuk mengkritiknya," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajtryanto Y Thohari saat dihubungi, Selasa (2/7/2013) malam.

Soal anggapan pasangan ini bisa menjadi pasangan alternatif, Hajriyanto berkilah diplomatis. Menurut dia, semua bakal calon punya kapasitas sama. "Bagi Golkar, capres adalah capres dan semuanya sama, yaitu capres. Tidak ada capres mainstream dan atau capres alternatif," ujarnya.

Partai Hanura secara resmi mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2014, Selasa (2/7/2013). Wiranto sebelumnya sudah dua kali berlaga dalam Pemilu Presiden.

Pada Pemilu 2004, Wiranto dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Salahudin Wahid yang menjadi calon presiden. Pada 2009, dia kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla yang menjadi calon presiden.

Sementara Hary Tanoe baru kali ini diusung untuk pencalonan kepemimpinan nasional. Hary baru bergabung ke Partai Hanura setelah sebelumnya aktif di Ormas Nasdem yang kemudian beralih rupa menjadi Partai Nasdem. Di Hanura, Hary yang juga adalah bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Dalam pidato politiknya, Wiranto kembali menyebut telah terjadi penyimpangan yang dilakukan jajaran pemerintahan sehingga menyandera Indonesia pada posisi ketidakberdayaan. Jika tetap mau eksis sebagai bangsa yang dihormati bangsa lain, kata dia, penyimpangan itu harus dihentikan dan diluruskan kembali. Untuk itu, tegas mantan Panglima TNI itu, diperlukan pemimpin perubahan yang memiliki visi, komitmen, cerdas, dan sarat dengan inovasi baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com