Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Siap Kembali Diterpa Isu HAM

Kompas.com - 02/07/2013, 16:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden dari Partai Hanura Wiranto mengaku siap kembali berhadapan dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998 ketika menghadapi Pemilu Presiden 2014. Menurut Wiranto, tindakannya sewaktu itu selalu berdasarkan hukum.

"Saya sudah maju sebagai capres dan cawapres dua kali. Setiap saya maju pasti ada isu macam-macam. Tetapi untuk isu pelanggaran HAM, saya berani mempertanggunjawabkan bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan negara," kata Wiranto seusai deklarasi capres-cawapres di Jakarta, Selasa ( 2/7/2013 ).

Partai Hanura menetapkan Wiranto sebagai capres dan Hary Tanoesoedibjo sebagai cawapres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Ia mempersilakan siapa pun yang mempersoalkan isu pelanggaran HAM untuk menemuinya. Ketua Umum DPP Hanura itu bersedia menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu.

Wiranto juga membantah anggapan dunia internasional mengkaitkan dirinya dengan pelanggaran HAM 1998. Menurut dia, ada beberapa duta besar yang menemuinya. Mereka menyampaikan tidak ada masalah jika dirinya kembali maju dalam Pilpres.

Wiranto malah membanggakan dirinya yang mampu menyelesaikan kerusuhan 1998 ketika menjabat Menhankampangab. Kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, dapat diredakan hanya dalam tempo tiga hari.

"Negara kita utuh. Korban memang ada, risiko dari sesuatu kerusuhan. Seperti itu bisa dlihat di negara-negara lain. Tapi mari kita lihat di Mesir, Suriah, Libya, berapa lama mereka bisa menyelesaikan masalah kerusuhan itu?" kata Wiranto.

Ia menambahkan, "Saya tidak ingin pujian. Saya ingin secara jujur kita melihat bagaimana aparat keamanan melakukan tugas dengan ikhlas dan mengantarkan proses perubahan Indonesia melalui proses demokrasi yang baik dan benar, bermartabat, tidak menimbulkan kerusakan di negeri ini. Saya minta hal ini dipahami untuk mengimbangi isu-isu yang tidak jelas yang terus berkembang menjelang kami maju menjadi capres dan cawapres 2014," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com