Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Satu Dinamit Hilang Saja Sudah Ancaman, Apalagi 250

Kompas.com - 30/06/2013, 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai lenyapnya 250 dinamit merupakan masalah sangat serius. satu dinamit saja hilang sudah menjadi ancaman, apalagi 250 dinamit.

"Satu dinamit hilang saja sudah merupakan ancaman tragedi apalagi 250 dinamit, melindungi masyarakat harus jadi prioritas utama," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2013).

Sekjen PDI Perjuangan itu mengaku tidak habis pikir. Empat truk pembawa dinamit yang dikawal polisi bisa kehilangan dinamit dengan mudahnya.

"Seperti gerakan bajing loncat yang merampas barang di atas truk yang berjalan, apakah gelagatnya sebuah sabotase yang terencana atau hanya sekadar kehilangan," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, bila ada kelalaian dari pengawalan yang memadai maka seluruh pihak harus mewaspadai kehilangan dinamit tersebut.

"Saya kira masalah serius ini harus menjadi prioritas penanganan dan siaga satu untuk seluruh jajaran intelijen dan aparat keamanan baik polri maupun TNI," katanya.

Ia mengatakan masyarakat gelisah dengan hilangnya dinamit tersebut. Tjahjo meminta aparat mengusut tuntas pelaku yang berada di balik hilangnya ratusan dinamit tersebut.

Ratusan dinamit diketahui hilang pada Kamis (27/6/2013) pukul 07.30 WIB. Hilangnya dinamit yang total keseluruhan berjumlah 250 batang itu baru disadari saat truk sudah sampai ke tujuan, yaitu di Kecamatan Cigude, Bogor. Sebelumnya truk berangkat dari Subang, Jawa Barat.

Adapun jalur yang dilewati truk adalah berangkat dari Subang, singgah di Marunda dan Cilincing, Jakarta Utara; melewati tol di Serpong, Tangerang; dan sampai akhirnya tiba di Bogor. Sempat muncul kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa dinamit-dinamit yang hilang telah dicuri oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keahlian memanfaatkan bahan peledak untuk melakukan hal yang merugikan masyarakat.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com