Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya Bawaslu Punya Sekjen Juga

Kompas.com - 25/06/2013, 03:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu memiliki seorang sekretaris jenderal. Gunawan Suwantoro menjadi orang pertama yang menyandang jabatan tersebut. Dia dilantik pada Senin (24/6/2013).

“Alhamdulillah, hari ini sejarah mencatat bahwa Bawaslu mendapat sekjen baru,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, saat melantik Gunawan di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013). Pengangkatan Gunawan menjadi Sekjen Bawaslu berdasarkan Putusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2013.

Dalam sambutannya, Muhammad mengatakan, Gunawan menjadi pionir keberadaan sekjen di Bawaslu. Ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuk, kata dia, Bawaslu tidak lagi khawatir keberadaan lembaga pengawas pemilu ini akan dibubarkan. Pasalnya, pada saat itu banyak anggapan kinerja badan ini tidak pernah terlihat.

"Seperti iklan, katanya kinerja Bawaslu nyaris tak terdengar dan antara ada dan tiada," kenang Muhammad, menyitir beragam penilaian tentang lembaganya. UU 15 Tahun 2011 menepis pendapat tersebut, ujar dia, karena mengatur bahwa Bawaslu harus tetap ada.

Kepada Gunawan, Muhammad mengingatkan bahwa jabatan sekjen bukanlah tugas ringan. Segala kebijakan terkait pengawasan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah menjadi kewenangan dan tugasnya.

"Amanah ini sangat penting dan ini adalah amanah negara," ungkap Muhammad. Keberhasilan Gunawan sebagai sekjen, sebut dia, akan menjadi keberhasilan Bawaslu dan sebaliknya keberhasilan Bawaslu adalah keberhasilan Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com