Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ingin RUU Ormas Istimewakan Muhammadiyah-NU

Kompas.com - 24/06/2013, 21:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak draft RUU Organisasi Kemasyarakatan yang akan disahkan pada Selasa (25/6/2013). Penolakan dilakukan karena definisi ormas pada RUU itu tidak memberikan keistimewaan kepada ormas-ormas besar yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PAN, Ahmad Rubai, mengatakan peranan ormas itu tidak bisa dikecilkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rubai menilai perlu ada definisi khusus untuk ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Ada peran sejarah besar yang dimiliki ormas-ormas itu, sehingga seharusnya mendapat posisi. Di dalam RUU Ormas, antara LSM dan ormas disamaratakan dalam satu definisi. Definisi ini tidak melihat dimensi kesejarahan," kata Rubai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Ia menuturkan jika dalam definisi saja bermasalah, maka hal ini akan berpengaruh pada pasal-pasal turunannya. Rubai menganalogikan RUU Ormas layaknya sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang mewakili kumpulan ormas.

"Nah, ormas-ormas yang sudah ada sejak dulu ini harusnya diberikan villa, bukan kamar. Dia harusnya terpisah," ucap Rubai.

Meski demikian, Rubai mengatakan PAN sebenarnya setuju dengan keberadaan RUU Ormas. Namun, banyaknya penolakan dari ormas membuat PAN mengkaji lagi RUU tersebut. PAN, kata Rubai, juga menjalin komunikasi dengan seluruh ormas dan LSM yang ada di Indonesia. Dari situ, PAN akan kembali mengkaji sikap fraksinya terkait rencana pengesahan RUU Ormas besok.

"Malam ini, pimpinan fraksi akan melakukan rapat untuk menentukan sikap untuk paripurna besok," imbuh Rubai.

Sebanyak delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU Ormas pada paripurna, Selasa (25/6/2013). Delapan fraksi itu yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com