Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Jangan Berandai-andai karena...

Kompas.com - 22/06/2013, 06:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak mau berandai-andai terkait posisi partainya dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Anis pun mengutip dalil yang menyatakan bahwa berandai-andai adalah bagian dari setan.

"Saya tidak mau berandai-andai. Jangan andaikan karena andaikan itu bagian dari setan. Lebih baik kami diam, lebih baik kerja rutin normal dan apa adanya," ujar Anis di Hotel Bidakara, Jumat (21/6/2013).

Anis menyatakan, dia hanya mau melihat kondisi nyata PKS saat ini. Secara de facto, kata dia, PKS masih bagian dari koalisi. "Saya tidak mau bicara soal komitmen atau perasaan. Kita lihat de facto-nya saja, faktanya menteri PKS masih berada di kabinet," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya PKS tak diundang dalam rapat kabinet, Anis pun hanya tertawa ringan. "Ah itu kan sudah biasa, dari dulu juga begitu kan," seloroh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tak cuma di harga BBM

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa sikap PKS yang berbeda dengan koalisi tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan harga BBM. Setidaknya, PKS berbeda sikap dengan koalisi dalam tiga hal lain, yakni kasus Bank Century, Undang-Undang DIY, dan mafia pajak.

Dengan semua perbedaan sikap itu, kata Anis, PKS tetap berada di koalisi. Ia mengatakan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pikiran. "Saya rasa, perbedaan ini tidak lagi jadi persoalan dalam kultur demokrasi kita. Ini masalah ijtihad, dua pihak anggap ini sebagai kepentingan rakyat," tuturnya.

Dengan demikian, Anis pun menilai perbedaan sikap PKS pada kenaikan BBM tidak akan berdampak apa pun. Jika ada pihak koalisi yang menginginkan PKS hengkang, Anis menyatakan itu adalah pendapat pribadi. "Itu masih personal, tidak ofisial. Masalah ini kan hanya tematik, lebih baik disikapi secara kalem dengan doa," ucap Anis.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Penolakan tersebut karena PKS menolak kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi yang termaktub di dalam RAPBN-P tersebut. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak dipersoalkan para kolega mereka. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri dengan mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Nasional
    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Nasional
    Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

    Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

    Nasional
    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Nasional
    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Nasional
    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Nasional
    Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Nasional
    Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

    Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

    Nasional
    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com