KPK Kembali Cegah Rusli Zainal untuk Kasus Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencegah Gubernur Rusli Zainal selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 16 Mei 2013. Kali ini, Rusli dicegah terkait posisinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau.

"KPK telah mengeluarkan surat perintaah cegah ke Ditjen Imigrasi atas nama Rusli Zainal untuk enam bulan kedepan sejak tanggal 16 Mei 2013. Tetapi, sekarang terkait tindak pidana korupsi pemanfaatan hasil hutan kayu d Pelalawan atau Siak dengan tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Menurut Johan, pencegahan Rusli ini berbeda dengan pencegahan sebelumnya. KPK sebelumnya mencegah Rusli terkait kasus dugaan korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau. Terkait kasus ini, KPK sudah memperpanjang pencegahan Rusli selama satu kali. Dengan demikian, Rusli tidak bisa lagi dicegah terkait dengan kasus PON Riau tersebut.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus. Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, Rusli diduga memberikan uang sekaligus menerima uang terkait perubahan Perda PON Riau. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006 di Pelalawan, Riau.

Petinggi Partai Golkar ini diduga mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu.