Publikasi Daftar Pembolos, Anggota DPR Tak Perlu Reaktif

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu reaktif terhadap langkah Badan Kehormatan DPR yang membuka data absensi anggota dewan dalam rapat paripurna. Fraksi dan anggota dewan seharusnya menjadikan data tersebut sebagai bahan evaluasi.

"Kita tidak perlu reaktif terkait banyaknya anggota dewan yang bolos. Itu harus jadi bahan evaluasi fraksi dan partai untuk tingkatkan kinerja anggota dewan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa saat diskusi di Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Saan mengaku bahwa Fraksi Demokrat selalu memberi teguran kepada anggotanya yang presensinya di bawah 50 persen. Jika setelah ditegur anggota tersebut tidak berubah, kata dia, Fraksi kemudian menyampaikan kepada DPP Demokrat untuk diambil tindakan.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta menghargai langkah BK tersebut. Menurut dia, langkah BK itu sudah benar untuk meningkatkan tingkat kehadiran. Hanya, tidak semua anggota dewan yang masuk "daftar hitam" itu membolos, tetapi karena izin.

Arif tercatat tingkat kehadirannya hanya 40 persen di rapat paripurna pada masa sidang IV tahun sidang 2011-2014 dan 25 persen pada masa sidang II tahun sidang 2012-2013 . Menurut Arif, ia tidak bisa hadir di rapat paripurna lantaran ditugaskan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ke luar negeri.

"Kami juga termasuk yang izinnya banyak, tapi kemudian dikategorikan bolos," kata Arif.

Anggota BK Anshory Siregar mengatakan, pihaknya membuka data absensi setelah didesak oleh para aktivis. Pihaknya mendukung pembukaan data tersebut lantaran sudah kebingungan bagaimana meningkatkan kedisiplinan anggota dewan, khususnya ketika rapat paripurna.

"Kita buat sistem presensi finger print, ternyata dampaknya enggak signifikan. Kita minta data dari fraksi, ternyata pimpinan fraksi yang paling banyak tidak hadir. Kalau rapat paripurna, bolong-bolong kursi yang diberi khusus untuk mereka (pimpinan fraksi)," kata Anshory.

Hanya, Anshory tidak sepakat dengan pemberitaan yang menyebut mereka membolos.

"Itu bukan bolos, tapi tidak hadir," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Wakil Rakyat Kok Membolos!