Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas: Daftar Caleg Demokrat Berbau Nepotisme

Kompas.com - 01/05/2013, 13:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif Partai Demokrat dikritik. Penyusunan DCS untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dinilai berbau nepotisme. Keluarga dan orang dekat Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bisa masuk dalam DCS.

"Ketika nepotisme tidak lagi proporsional dan penuh kezaliman tentu tidak bisa dibenarkan," kata mantan pengurus DPP Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al Barbasy, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Ma'mun menilai, bakal caleg yang dekat dengan keluarga Cikeas jauh dari layak. Bahkan, mereka bisa mendapat nomor urut atas. Ia memberi contoh Lintang Pramesti yang masuk sebagai bakal caleg di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII.

"Dia dokter gigi yang baru lulus, bukan pengurus, juga bukan aktivis, tidak ada kontribusi buat partai, kok bisa menempati nomor 2 di dapil Jabar VIII. Sementara Mohamad Syukri yang aktivis, pengurus harian, kontribusinya besar buat partai dan sudah membangun basis di dapil Jabar VIII hanya ditaruh di nomor 3," kata Ma'mun.

Selain itu, ia mempertanyakan penempatan kader-kader Demokrat di dapil Sumatera Utara. Politisi Wahab Dalimunthe, peraih suara terbesar ketika Pemilu 2009, kata dia, hanya mendapat nomor urut 5 di dapil Sumut I. Begitu pula Ramadhan Pohan di nomor 4.

"Sementara nomor 1 justru Ruhut Sitompul," kata pria yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum itu.

Ma'mun juga mempertanyakan masuknya Mexicana Leo Hananto Wibowo di dapil DKI Jakarta III yang menurutnya tiba-tiba muncul. Ia membandingkan dengan Carrel Ticualu yang tidak masuk dalam DCS meskipun pernah menjadi pengurus harian.

"Mirwan Amir, pendiri Demokrat di Aceh, ditempatkan secara tidak terhormat (di nomor urut 4 dapil Aceh II). Pembiaran atau ketidakmampuan mengendalikan praktik nepotisme itu bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan negara atau parpol," kata pria yang dipecat dari kepengurusan DPP Demokrat dan tak masuk sebagai bakal caleg itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com